Andai Indonesia Makmur

Jumpa lagi dalam tulisan saya

Tidak berdasarakan skala prioritas, tetapi hampir merata : (apanya yang merata….mari kita lihat list di bawah ini)

1. warga Negara Indonesia adalah orang “pintar” semua, bagaimana tidak. Mari kita saksikan di jalanan papan petunjuk dan marka jalan tidak begitu jelas, tapi toh kita sampai pada tujuan. Bukankah ini perangkap yang mumpuni untuk pengendara yang baru melintasi jalan tersebut dan bagi oknum polisi yang “iseng/kejar target”. Ayo dong turun jabatan yang tidak dapat membuat papan petunjuk dan marka jalan dengan benar dan baik.

2. Sehat, adalah kata yang langka bagi orang JaBoDeTaBek. Karena mereka menghisap polusi suara dan udara dari beragam angkutan umum seperti bajaj, metromini dan bus yang sudah tidak layak pakai/ tua. Sudah selayaknya angkutan umum dipegang pemerintah, agar pengendalian polusi bisa teratasi dan kami-masyarakat dapat mengajukan keberatan bila bermasalah dengan itu.

3. Jujur akan suatu produk memicu konsumen menjadi setia atau bahkan fanatik, slogan jujur inilah yang kita jumpai di setiap bungkus rokok. Warga kita diracuni hidup-hidup oleh produk ini, tetapi kita ambil positifya saja…supaya habis orang miskin di Indonesia ini (kan mati semua karena rokok). Pertanyaan yang selalu mampir di kepala saya adalah : dampak kesehatan buruk yang diakibatkan oleh rokok ini sehingga memberi keuntungan bagi dokter, rumah sakit dan pemerintah (cukainya yang tinggi) untuk terus melegalkan usaha ini.

4. Akses internet sudah seharusnya murah, pembodohan massal berasal dari kalangan terpelajar dan pemerintah sendiri yang ingin mengeruk banyak uang dari orang yang sedang butuh informasi. Era ini adalah era informasi, banyak sekali ilmu yang bisa dinikmati untuk semua kalangan tetapi hal itu masih tanda Tanya di negeri ini.

5. Sertifikasi, sering kali kata ini menjadi momok di negeri ini. Karena apabila surat/sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak dalam negeri, sudah pasti banyak yang bertanya-tanya kevalidan akan berkas tersebut. Instansi dan pihak swasta lebih hormat apabila berkas itu dikeluarkan oleh lembaga/instansi luar negeri. Kita ambil contoh dunia pendidikan, sudah bisa dipastikan pemimpin yang baru akan merombak total program atau rencana pemimpin terdahulu-bukankah disempurnakan lebih bijaksana? Pada saat itu guru harus adaptasi cepat sedangkan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) juga harus jalan bersama.

6. pemerintah harus memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum dalam bekerja, dan pengusaha juga harus bertindak adil dalam berusaha. Suap dan pungli hanya menciderai kehidupan bangsa ini menjadi bodoh. Negara yang maju melakukan kesalahan yang berbeda setiap tahunnya, tetapi Negara yang bodoh melakukan kesalahan yang itu-itu saja.

7. kemudahan dalam mencicil kendaraan seperti mobil dan motor serta kesadaran berkendara yang minim, memicu kemacetan kota-kota besar di Indonesia ini. Mari kita perhatikan bahu jalan menjadi area parkir para sopir dari sekolah-sekolah percontohan dan ternama yang di huni oleh kaum “bangsawan” seolah spanduk larangan yang di tempel tidak ada artinya karena budaya amplop jasa. Pengendalian kemacetan bisa dengan cara menaikkan pajak kendaraan bermotor ataupun pengetatan permohonan SIM dari pihak POLRI atau dengan membuat mahal parkir di suatu area pusat bisnis. Dan saya tantang bangsa ini untuk memproduksi kendaraan nasional yang nantinya akan dipakai oleh pemerintah, seluruh instansi dan semua golongan. Untuk apa anak bangsa sekolah pandai-pandai tetapi tidak di terapkan dan di manfaatkan untuk kepentingan bangsa.

8. sikap masyarakat kita yang konsumtif, diperlihatkan oleh anggota terhormat kita yang duduk di bangku kekuasaan MPR/DPR ataupun instansi pemerintah lainnya. Jalan-jalan dengan dalih studi banding ke negara maju-yang tidak ada hasilnya sama sekali di negeri ini dan menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat (seharusnya dapat di pakai untuk kesejahteraan rakyat-infrastruktur yang kokoh dan terencana; pendidikan; kesehatan; dll). Yang memakai mobil-mobil build up-sedangkan rakyatnya memakai bus dengan polusi; yang full tunjangan-sedangkan rakyatnya harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan fasilitas itu; semuanya itu lambat laun akan memicu kondisi ekonomi yang telah di alami Amerika tahun 2010. Nasionalisme harus di pupuk dan di jaga terus mulai dari Sekolah, lalu RT/RW dan bahkan Internet sebagai media semesta, bangsa ini belum bisa untuk berdemokrasi tetapi hanya membutuhkan seorang pemimpin dictator yang nasionalis.

9. Hiburan malam dan kasino sebaiknya di legalkan dan diberi pajak lebih tinggi dari usaha lain, mengapa demikian….negara ini sudah banyak diisi oleh orang-orang yang munafik, bukankah mereka membutuhkan tempat untuk menyalurkan hasratnya. Moral hanyalah pekerjaan kecil bagi Negara namun itu juga urusan dan tanggung jawab pribadi setiap individu.

10. lembaga-lembaga korup di Indonesia seperti Kepolisian, Kantor Pajak, Pengadilan dan lembaga lainnya harus terbuka serta tegas melaporkan tindak pidana oknum atau kelompok penjahat kecil yang sering berulah dan melakukan pelanggaran. Tindakan ini sudah seharusnya tanpa kecuali, Presiden pun harus ditindak apabila melakukan pelanggaran. Pertanyaannya relakah Anda mati untuk menegakkan keadilan? siapa lagi yang rakyat percaya apabila pemegang keadilan berbuat ketidakadilan bagi rakyatnya sendiri ???

11. pemerintah harus selalu memantau serta tegas mengambil sikap terhadap perubahan dan kemajuan yang diraih warganya, misalkan ada warga yang berhasil menciptakan produk-produk unggul. Kenapa banyak alasan untuk tidak mengambil tindakan dukungan dan penelitian terhadap produk tersebut sebelum pihak asing campur tangan dan mengambil hak paten kita? Mau contoh , coba cek kasus jagung tongkol 9(kasus dengan Amerika dan mereka menang), lalu beras hitam(kasus dengan Philipina-mereka menang), bahan bakar alami (kasus dengan Pertamina-sekali lagi pihak luar menang), teknologi, kesenian tari-tarian, batik, dan banyak lagi. Mau sampai kapan begini ????

12.  Kalau pemerintah begitu serius mengelola negeri ini, mengapa pembangunan tidak merata ? hanya Pulau Jawa yang mendapatkan kesempatan menikmati pembangunan ini, begitu banyak daerah di perbatasan yang merasa di abaikan kepentingannya untuk hidup mulai dari sembako, sumber energi, infrastruktur dll. ataukah memang terlalu besar wilayah NKRI ini untuk di kelola oleh seorang Presiden ???